Luruskan sejarah...

Tanggal 1 Juni, biasa mengacu pada peristiwa sejarah saat Soekarno berpidato dalam rapat pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Adalah benar, bahwa pada saat tanggal 1 Juni 1945 itu Soekarno mengusulkan nama dasar negara kita dengan nama Pancasila. Sebuah nama yang menurut Soekarno diperoleh dari seorang teman yang ahli bahasa, tanpa menyebut siapakah nama teman tersebut. Namun, Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno saat itu, adalah cukup berbeda dengan Pancasila yang kita kenal saat ini. Perbedaan itu, terutama dalam hal susunan redaksi, sistematika , atau urutan sila-silanya. Perhatikan, Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno saat itu : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme - atau Perikemanusiaan 3. Mufakat - atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Tentu, cukup berbeda dengan naskah resmi Pancasila yang kita kenal pada saat ini, yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Naskah resmi Pancasila ini baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka melalui rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), bersamaan dengan disahkannya UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara. Mengapa Pancasila disahkan bersamaan dengan UUD 1945 ? Karena, naskah Pancasila tersebut terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Pengesahan UUD 1945 berarti pula pengesahan atas Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 1 Juni 1945 pun bukan pertama kali sebuah gagasan mengenai lima dasar negara diungkapkan. Tanggal 29 Mei 1945 pada rapat BPUPKI pula, dua hari sebelum Soekarno berpidato, Muh. Yamin pun telah mengusulkan gagasan mengenai lima dasar negara dalam pidatonya, meski tanpa menyebut secara eksplisit mengenai usulan nama Pancasila. Berikut ini adalah usulannya mengenai lima sila yang dijadikan dasar negara : 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat. Usai pidato, Muh. Yamin menyampaikan usulan tertulis mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia. Dalam pembukaan Rancangan tersebut, terdapat rumusan lima asas dasar negara yang redaksinya agak berbeda dengan usulan Moh. Yamin secara lisan saat berpidato, yakni : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan yang terakhir di atas, tampaknya agak lebih mendekati kemiripan dengan naskah resmi Pancasila saat ini, bila dibandingkan dengan rumusan Pancasila yang diusulkan dalam pidato Soekarno. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945 sejumlah sembilan tokoh bangsa mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai usulan yang muncul pada rapat BPUPKI tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Kesembilan tokoh itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. AA. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Absoel Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasyim, dan Mr. Muh. Yamin. Dari pertemuan tersebut, kesembilan tokoh berhasil menyusun sebuah piagam, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang didalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila, yaitu : 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pada sidang atau rapat kedua BPUPKI (14-16 Juli 1945), Piagam Jakarta diterima, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1945. Akan tetapi, rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta belumlah final, dan bukan persis sama seperti rumusan Pancasila yang kita kenal saat ini. Rumusan Pancasila masih mengalami pembahasan, hingga pada rapat-rapat pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan Soekarno sebagai Ketua dan Moh. Hatta sebagai Wakil Ketuanya. Setelah melalui berbagai pembahasan dan negosiasi, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, atau satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 itulah, rumusan Pancasila tercantum dalam alinea ke-4, yang susunan redaksi, sistematika atau urutannya, sama persis dengan Pancasila yang kita kenal hingga saat ini. 1 Juni, Dari Penguasa ke Penguasa Lantas, bagaimana kita mengenal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila ? Tanggal 1 Juni, dianggap sebagai hari lahir Pancasila dimulai sejak tahun 1947, setelah Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 pada rapat BPUPKI diterbitkan secara resmi oleh negara. Pada tahun 1958, Presiden Soekarno memberikan kursus-kursus dan kuliah umum di istana negara di Jakarta dan Jogjakarta, yang pada tanggal 1 Juni 1964 dibukukan dengan judul Tjamkan Pantjasila. Tahun 1965 meletus pemberontakan G 30 S/PKI, yang kemudian terjadi peralihan rezim, dari Soekarno ke Soeharto. Tahun 1970, keluar radiogram Sekretaris Negera, Mayjen TNI Alam Syah yang menyatakan bahwa sejak saat itu, tanggal 1 Juni tidak lagi diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selama Orde Baru, tanggal 1 Juni justru tenggelam oleh tanggal 1 Oktober yang dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tahun 1998 terjadi reformasi dengan mundurnya Soeharto, dan sesudahnya masalah hari lahir Pancasila sama sekali tidak pernah disinggung. Hingga, pada 1 Juni 2010, Presiden SBY bersama Ketua MPR Taufik Kiemas mengadakan sebuah peringatan pidato Bung Karno dan hari lahir Pancasila di gedung MPR RI yang dihadiri oleh mantan presiden Megawati Soekarno Putri. Hari ini, rencananya peringatan serupa dengan tahun lalu itu, akan dilakukan kembali dengan kehadiran SBY, Megawati dan BJ Habibie. Sejarah, Selera Penguasa ? Berdasarkan atas uraian diatas, tampaknya, sejarah kembali hanya diadakan untuk melayani kepentingan dan selera penguasa. Di zaman Soekarno, 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila, di zaman Soeharto, 1 Juni ditiadakan sebagai hari lahir Pancasila, dan di zaman reformasi ini, SBY kembali menjadikan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila, yang dianggap jatuh pada hari ini, 1 Juni 2011, secara khusus diperingati di sebuah gedung terhormat, yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR/DPR RI dan DPD RI, beserta seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Jelas, ada kepentingan mereka untuk memperingati kembali hari lahir Pancasila, pada tanggal 1 Juni. Megawati, mungkin akan terus berharap dapat menuai berkah dari tanggal bersejarah yang digoreskan oleh sang ayah. Sedangkan SBY, mungkin akan terus berharap dapat menuai simpati bahwa dirinya berhasil melakukan "rekonsoliasi". Benarkah demikian ? Entahlah, yang jelas bagi rakyat, setidaknya bagi saya sendiri, tidak menganggap begitu penting mengenai kapan persisnya Pancasila lahir secara meyakinkan. Namun, bagi rakyat, termasuk saya, tampaknya lebih mementingkan bagaimana agar sila-sila Pancasila tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, seharusnya bukanlah sekedar seremoni ritual para pejabat dan para elit politik. Pancasila, adalah dasar negara, dan nilai-nilai dasar bangsa yang harus terwujudkan dalam praktek kehidupan sehari-hari, khususnya oleh mereka, para pejabat dan elit politik di negeri ini. Agar Pancasila dapat benar-benar dirasakan oleh rakyat, sebagai sesuatu yang amat bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bebas dari segala bentuk praktek korupsi. Bagaimana dengan pendapat Anda ?

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/srie/tanggal-1-juni-sungguhkah-hari-lahir-pancasila_5500d72f813311491afa8006